Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Permenkes No.26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan
  4. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
  5. Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
  7. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2017 tentang Apotek

Permohonan Baru

Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
  2. Fotokopi KTP Pemohon
  3. Pas Foto 3x4 Berwarna
  4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
  5. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
  6. Denah Bangunan
  7. Daftar sarana dan prasarana
  8. Berita acara pemeriksaan

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen