1. Persyaratan Administrasi:
1. Pakta Integritas.
2. Persyaratan Teknis:
1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;
2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha;
3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;
4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);
5. Membuat rencana Pemanfaatan Energi Air;
6. Persetujuan Lingkungan (Amdal)
3. Persyaratan Biaya:
1. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rekomendasi dari Gubernur; dan
5. Proposal teknis.

-

1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya;
2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;
3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan;
5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;
6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Energi Air;
7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;
8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;
9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air;
10. Melaksanakan pengamanan di areal izin;
11. Membayar Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-