| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Rendah |
| Perizinan Berusaha | : | NIB |
| Jangka Waktu | : | - |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan industri menengah |
Tidak ada
Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan-
Kewajiban Perizinan Berusaha- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melakukan penyimpanan data pedagang Luar Negeri yang didaftarakan pada sarana PMSEnya.
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- PPMSE dalam negeri dan PPMSE luar negeri yang telah menunjuk perwakilan mengakhiri kegiatan usahanya, pemilik, pengurus atau penanggung jawab menyampaikan laporan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui Lembaga OSS.
- PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri menyampaikan data dan/atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib);
- PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE dimaksud.
- Dalam nelakukan PMSE, pelaku usaha membantu program pemerintah, antara lain:
- Mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri;
- Meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri;
- PPMSE dalam negeri wajib menyediakan ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.
- Dalam hal pemutusan hubungan perwakilan secara sepihak, PPMSE luar negeri menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis.
- Dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi, PPMSE melakukan pemblokiran layanan PMSE pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri.
-
| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Rendah |
| Perizinan Berusaha | : | NIB |
| Jangka Waktu | : | - |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan industri menengah |
Tidak ada
Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan-
Kewajiban Perizinan Berusaha- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib);
-
| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Rendah |
| Perizinan Berusaha | : | NIB |
| Jangka Waktu | : | - |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | Lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah |
Tidak ada
Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan-
Kewajiban Perizinan Berusaha- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
-
| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Menengah Rendah |
| Perizinan Berusaha | : | Sertifikat Standar |
| Jangka Waktu | : | 3 Hari |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | PMA, Skala industri besar, lokasi lintas provinsi, Skala industri besar |
- Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;
- Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan dan PPMSE dalam negeri.
- Pelaku Usaha Menengah dan Besar.
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
- Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE melakukan pemenuhan komitmen berupa:
- Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Alamat website dan/atau nama aplikasi.
- Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email).
- Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
5 Hari
Kewajiban Perizinan Berusaha- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
- Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah.
- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Membantu program Pemerintah dalam meningkatkan daya saing, mengutamakan perdagangan dan menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri.
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh;
- Memenuhi Standar Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
- Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen.
- Menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
- Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada konsumen secara berkala.
- Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan iklan elektronik mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen.
- Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.
-
