Luas Lahan	:	Tidak diatur
Tingkat Risiko	:	Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar
Jangka Waktu	:	3 Hari
Masa Berlaku	:	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	:	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan

-

Kewajiban Perizinan Berusaha

1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
2. Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar.
3. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;
7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
8. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. 1 Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.

Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban

-

Luas Lahan	:	Tidak diatur
Tingkat Risiko	:	Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar
Jangka Waktu	:	3 Hari
Masa Berlaku	:	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	:	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).
2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.
3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.

Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan

-

Kewajiban Perizinan Berusaha

1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.
5. Memelihara sumber benih.
6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.

Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban

-

Luas Lahan	:	Tidak diatur
Tingkat Risiko	:	Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar
Jangka Waktu	:	3 Hari
Masa Berlaku	:	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	:	PMA, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota

Persyaratan Perizinan Berusaha

Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140)

Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan

-

Kewajiban Perizinan Berusaha

1. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.

 

Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban

-