Dasar Hukum

  1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal
  6. Peraturan Bupati Siak Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Permohonan Baru

Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- ditujukan Kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
  3. Izin Lokasi yang telah berlaku efektif dari OSS
  4. Fotokopi Izin Lingkungan yang telah berlaku efektif dari OSS (SPPL, UKL-UPL,AMDAL)
  5. Fotokopi IMB
  6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Mekanisme

  1. Kunjungi https://www.oss.go.id/oss
  2. Membuat user-ID
  3. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
  4. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
  5. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Lama Penyelesaian

14 (empat belas) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

INFORMASI TAMBAHAN

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen