Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Permenkes No.26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni Sektor Kesehatan
  5. Peraturan Pemerintan No.51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1331 Tahun 2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.167 Tahun 1972 tentang pedagang obat eceran
  7. Keputusan Menteri Kesehatan No.189/Menkes/SK/III/2006 tentang kebijakan obat tradisional
  8. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin edar produk obat, obat tradisioanal, kosmetik, suplement makanan dan makanan yang bersumber, mengandung,dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol

Permohonan Baru

  1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
  2. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
  3. Fotokopi KTP Pemohon
  4. Pas Foto 3x4 Berwarna
  5. STRTTK
  6. Fotokopi Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis
  7. Denah Bangunan
  8. Daftar sraana prasarana
  9. Berita acara pemeriksaan

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

20 (dua puluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Formulir Pemenuhan Komitmen