Dasar Hukum

  1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
  3. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang penandatangan perizinan dan nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Permohonan Baru

Surat permohonan diatas materai Rp. 6000

  1. Fotokopi KTP
  2. Foto Copy SIUP dan TD/ NIB dari OSS
  3. Foto Copy Nomor Peserta Wajib Pajak ( NPWP ) Perusahaan
  4. Foto Copy Sertifikat badan Usaha ( SBU )
  5. Fotokopi sertifikat penyuluh keamanan pangan
  6. KIR Kesehatan karyawan
  7. Contoh draft label/kemasan
  8. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
  9. Rekomendasi Tim Teknis/ Dinas Teknis Berkaitan

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

20 (dua puluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha