Dasar Hukum

  1. Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi nasional
  2. Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi nasional
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi Nasional
  5. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Nasional
  6. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi Nasional
  7. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.28 Tahu 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemeberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional

Permohonan Baru

Persyaratan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha :

  1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
  2. Fotokopi KTP PJT-BU
  3. Fotokopi NPWP
  4. Kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama Badan Usaha (PJU-BU) yang telah dilegalisir
  5. Daftar Riwayat Pekerjaan
  6. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku
  7. Pas foto berwarna penanggung jawab teknik Badan Usaha 3x4 (2lembar)

Persyaratan Baru :

  1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
  2. Fotokopi NIB
  3. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
  4. Fotokopi Akta Pendirian BUJK
  5. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
  6. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
  7. Fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan dari Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
  8. Pas foto berwarna Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 (2lembar)

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Siak Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

5 (lima) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

INFORMASI TAMBAHAN

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

 

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen
  3. Kartu PJTBU