Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  2. Permenkes No.26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni Sektor Kesehatan
  3. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Permohonan Baru

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
  2. Fotokopi KTP Pemohon
  3. Pas Foto 3x4 Berwarna
  4. Notifikasi Kementerian Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan Sesuai Dengan Klasifikasi Rumah Sakit
  5. Profil Rumah Sakit Paling Sedikit Meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi,dan Struktur Organisasi
  6. Isian Instrumen Self Assessment Sesuai Klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen
  7. Surat Keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
  8. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin)
  9. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur rumah sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama internasional

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

30 (tiga puluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen