Dasar Hukum

  1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
  2. PP RI No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  5. Permen LH No 01 Tahun 2010 Tentang Tata laksana pengendalian pencemaran air
  6. Permen LH No 05 Tahun 2014 Tentang baku mutu air limbah
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  8. Keputusan Menteri LH No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perixzinan Pemanfaatan air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

Permohonan Baru

  1. Kajian Pembuangan air limbah ke air Permukaan

  2. Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limnah
  3. Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
  4. Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL
  5. Informasi yang menjelaskan upaya yang di lakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah
  6. Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air
  7. Prosedur oprasional standar tanggap darurat IPAL
  8. Pakta integritas
  • Informasi mengenai produksi
  • Neraca massa air dan air limbah
  • Reencana pengelolaan air limbah
  • Rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah
  • Pakta integritas

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB dari OSS
3. Fotokopi izin Lingkungan dari OSS
4. Fotokopi izin Pembangunan Air Limbah dari OSS
5. Dokumen Teknis Kegiatan Pembungan Air Limbah Keair Permukaan yang Memuat:
6. Dokumen tekis kegiatan pembuangan air limbah ke aplikasi tanah yang memuat :
7. Surat rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
8. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Perpanjangan

a. Kajian Pembuangan air limbah ke air Permukaan

b. Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limnah

c. Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah

d. Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL

e. Informasi yang menjelaskan upaya yang di lakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah

f. Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air

g. Prosedur oprasional standar tanggap darurat IPAL

h. Pakta integritas

Mekanisme

  1. Kunjungi https://www.oss.go.id/oss
  2. Membuat user-ID
  3. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
  4. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
  5. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Lama Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

INFORMASI TAMBAHAN

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen