Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik
  2. Permenkes No.26 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  3. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  4. Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  5. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
  7. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 tentang Klinik

Permohonan Baru

Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :

  1. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
  2. Fotokopi KTP Pemohon
  3. Pas Foto 3 x 4 berwarna
  4. Notifikasi Dinas kesehatan daerah kabupaten Kuantan Singingi
  5. Profil Klinik
  6. Daftar sumber daya manusia ,sarana prasarana dan peralatan

Mekanisme

  1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
  3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS
  4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi
  5. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
  7. DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
  8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Lama Penyelesaian

30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Formulir Pemenuhan Komitmen