Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
  5. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Lokasi
  6. Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepada Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

Permohonan Baru

  1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi dengan Melampirkan :
  2. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
  3. Fotokopi NIB
  4. Fotokopi Izin Lokasi dari OSS
  5. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi.
  6. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Mekanisme

  1. Kunjungi https://www.oss.go.id/oss
  2. Membuat user-ID
  3. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
  4. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
  5. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Lama Penyelesaian

10 (sepuluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

INFORMASI TAMBAHAN

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen