Dasar Hukum

  1. 1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
  2. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. 3. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.24/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 tentang pengecualian kewajiban menyusun analisis mengenai dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
  4. 4. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.25/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  5. 5. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.26/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan pelayanaan perizinan berusaha terintegrassecara elektronik
  6. 6. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.23/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 tentang kriteria perubahan Usaha dan/atau kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
  7. 7. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p.22/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permohonan Baru

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi

  1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
  2. Fotokopi NIB
  3. Fotokopi Izin Lokasi dari OSS/ Dokumen Penegasan Kekuasaan Ruangan
  4. Fotokopi Izin Lingkungan dari OSS
  5. Ketetapan UKL-UPL/DPLH/AMDAL/DELH
  6. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Mekanisme

  1. Kunjungi https://www.oss.go.id/oss
  2. Membuat user-ID
  3. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
  4. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
  5. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Lama Penyelesaian

20 (dua puluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya

Rp. 0,-

INFORMASI TAMBAHAN

  1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
  2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
  3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha

Download Formulir

  1. Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha
  2. Formulir Pemenuhan Komitmen