Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Legalisasi Daerah.

Permohonan Baru

A. Peneliti Perorangan meliputi :

  1.     Surat permohonan materai 6000
  2.     Proposal Penelitian yang di tanda tangani
  3.     Foto copi Kartu Tanda Penduduk
  4.     Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
  5.     Surat pernyataanbertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/ berkas yang diserahkan
  6.     Pas poto 4 x 6 ( 3 lembar)


B. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:

a)Peneliti kelompok yaitu ;

  1.     Surat Permohonan
  2.     Proposal penelitian yang di tanda tangani
  3.     Fotokopi kartu tanda penduduk dan
  4.     pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;


b)Badan usaha yaitu ;

  1.     Surat Permohonan
  2.     Proposal penelitian yang di tanda tangani
  3.     Fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
  4.     Pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim;
  5.     Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan ; dan
  6.     Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.


c) Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu ;

  1.     Surat permohonan
  2.     Proposal penelitian yang ditanda tangani
  3.     Fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
  4.     Pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) Sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
  5.     Fotokopi surat keterangan terdaftar.
  6.     Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan


d) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu ;

  1.     Surat permohonan
  2.     Proposal yang ditanda tangani
  3.     Fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
  4.     Pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) Sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
  5.     Fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan
  6.     Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan

Perpanjangan

Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.

Mekanisme

  1. Mengajukan surat permohonan
  2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh front office (lengkap / tidak lengkap)
  3. Pemrosesan oleh back office / Bidang Perizinan dan nonperizinan
  4. Survey ke lapangan oleh tim teknis (bilamana dipandang perlu)
  5. Berita Acara Tim Teknis Izin diterima / ditunda/ ditolak
  6. Pemrosesan dan cetak izin oleh back office / bidang Perizinan dan nonperizinan
  7. Pemrosesan izin oleh Sekretaris
  8. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
  9. Penyerahan Izin kepada pemohon

Lama Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja

Biaya

Rp. 0,00